Program Kerja

  1. Belanja  Tidak Langsung  :
    1. dialokasikan untuk belanja pegawai yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuningan selama 1(satu) tahun terdiri dari Golongan II, III dan IV sebanyak 35 Orang.
  2. Belanja Non Urusan  :
    1. dialokasikan untuk belanja Program Pelayanan Adm. Perkantoran 
  3. Belanja Kegiatan berdasarkan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri :
    1. Program Pengembangan wawasan kebangsaan :
      1. Sosialisasi Pemantapan Kesadaran Bela Negara dipergunakan untuk Kegiatan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat dan aparatur ; 
      2. Sosialisasi Pemantapan wawasan kebangsaan dialokasikan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang wawasan kebangsaan;
      3. Sosialisasi Penguatan Idiologi Bangsa dialokasikan untuk menumbuhkan nilai-nilai panca sila dalam kehidupan berbangsa daan bernegara ;
      4. Pemberdayaan dan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta stabilitas masyarakat ;
      5. Monitoring dan Evaluasi Wawasan kebangsaan dialokasikan untuk kegiatan  mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta stabilitas masyarakat ;
      6. Sosialisasi Kerukunan Umat beragama dialokasikan untuk kegiatan  meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar umat beragama dengan Pemerintah ;
      7. Pemetaan dan Pendataan Aliran Kepercayaan dialokasikan untuk kegiatan  meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Instansi pemerintah dan terdatanya penganut aliran Kepercayaan ;
      8. BAKORPAKEM Aliran Kepercayaan dialokasikan untuk meningkatkan koordinasi an kerjasama antar Instansi Pemerintah
      9. Sosialisasi Ketahanan Sosial, Ekonomi, Seni Budaya, Agama dan Aliran Kepercayaan dialokasikan untuk kegiatan  meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara instansi Pemerintah dalam mewujudkan KAMTIBMAS ;
      10. Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Bahaya penyalahgunaan Narkoba dialokasikan untuk kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Bahaya penyalahgunaan Narkoba dilingkungan Masyarakat dan pemerintah ;
    2. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan :
      1. Komunitas  Intelejen  Daerah  ( KOMINDA ) untuk peningkatan sinergitas komponen  KOMINDA dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kondusifitas daerah ;
      2. Pembinaan Deteksi dini untuk mencegah gangguan kamtibmas bagi Aparatur Desa/Kelurahan dialokasikan untuk kegiatan meningkatkan kewaspadaan dini terhadap aparatur Desa/Kelurahan se Kabupaten ;
      3. Forum Ketentraman dan ketertiban untuk mencegah terjadinya konplik bagi Kara Kasi trantib Kecamatan dialokasikan untuk melaksanakan Kegiatan meningkatkan kinerja Kasi trantib Kecamatan dan Aparatur Desa/Kelurahan untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban.
      4. Forum komunikasi pemberdayaan BABINSA dialokasikan untuk Pembinaan Keamanan dan ketertiban di Desa/Kelurahan  se Kabupaten Kuningan ;
      5. Forum Fasilitasi dan Komunikasi Deteksi Dini bagi Polsek dan Koramil dialokasikan untuk  Pembinaan Keamanan dan ketertiban  Desa/Kelurahan se Kabupaten Kuningan ;
      6. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat  (FKDM)  dialokasikan  melaksanakan kegiatan Pembinaan Deteksi Dini masyarakat untuk mewujudkan Keamanan dan ketertiban  Desa/Kelurahan se Kabupaten Kuningan ;
      7. Sosialisasi Manajemen Konplik dan Pemetaan Wilayah Konplik dialokasikan untuk  meningkatkan pemahaman  dalam penanganan konplik dan tersedianya data/peta daerah rawan konplik dan terciptanya konsudifitas di setiap Desa/Kelurahan se Kabupaten Kuningan
      8. Penguatan Sinergitas Forum Komunikasi Daerah dialokasikan untuk kegiatan meningkatkan rasa nasionalisme dikalangan Pemuda dan mahasiswa ;
    3. Program Pendikan politik masyarakat :
      1. Pembinaan Ormas, LSM meningkatkan kemandirian Ormas/LSm  dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan ;
      2. Forum Komunikasi dan Koordinasi Orsospol Ormas dan LSM di Kabupaten Kuningan dialokasikan untuk proses komunikasi yang efektip antara Pemda dan unsur forum pimpinan Daerah dengan Parpol, Ormas dan LSM. Dalam menciptakan iklim sosial politik yang sehat dan dinamis ;
      3. Sosialisasi Undang-undang tentang Pemilihan Kepada Daerah dialokasikan untuk meningkatkan pemahanan teentang peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Pemilu/pemilihan Kepala daerah ;
      4. Pemutahiran atau pendataan Parpol, Ormas dan dengan dialokasikan untuk terdatanya Partai Politik peserta pemilu dan terdatanya ORMAS/LSM yang ada di Kab. Kuningan. 
      5. Veripikasi dana bantuan Partai Politik dialokasikan untuk veripikasi penyaluran dana Pemerintah kepada 9 Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kab. Kuningan.
      6. Pendidikan Politik bagi Masyarakat dialokasikan untuk meningkatkan tertib Administrasi pengajuan bantuan keuangan bagi Partai Politik.